Apa saja syarat NPWP perusahaan? Banyak orang yang beranggapan kalau membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan itu lebih sulit jika kita bandingkan NPWP biasa. Padahal tidak sepenuhnya benar, untuk membuatnya cukup mudah bahkan persyaratannya pun juga. Mari baca selengkapnya.
Kewajiban Pembuatan NPWP Perusahaan
Untuk Anda yang hendak mendirikan sebuah badan usaha, wajib hukumnya untuk daftar NPWP perusahaan melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat dan sesuai dengan domisili di mana perusahaan berada. Anda pun harus memenuhi beberapa persyaratan.
Kewajiban wajib pajak badan untuk pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak. Hal itu termasuk kontraktor dan operator pada bidang usaha pertambangan gas dan minyak bumi serta badan usaha tetap yang mempunyai orientasi mendapatkan profit.
Syarat Membuat NPWP Perusahaan
Untuk persyaratan yang Anda butuhkan, antara lain:
- Fotokopi akta pendirian dan perubahan untuk Wajib Pajak Badan di dalam negeri. Untuk kantor pusat badan usaha tetap membutuhkan surat penunjukan.
- Fotokopi dokumen ijin usaha dari instansi yang berwenang.
- Selain itu, Fotokopi NPWP milik salah satu pendiri perusahaan, surat keterangan tempat tinggal
- Fotokopi paspor
Kalau untuk wajib pajak badan dengan orientasi bukan profit. Maka persyaratan yang dibutuhkan berbeda, antara lain:
- Surat keterangan domisili dari RW / RT.
- Fotokopi KTP pendiri perusahaan, cukup salah satu pendiri perusahaan saja.
Sementara itu, untuk wajib pajak badan, di mana hanya berkewajiban menjadi pemungut pajak berdasar UU Perpajakan maka membutuhkan persyaratan di bawah ini:
- Fotokopi perjanjian akta pendirian untuk bentuk kerjasama.
- Fotokopi NPWP Perusahaan beserta NPWP setiap pihak dalam kerjasama itu. Boleh memakai surat keterangan tempat tinggal, boleh juga memakai paspor.
- Fotokopi dokumen surat izin usaha dari instansi berwenang. Alternatifnya boleh mempersiapkan surat keterangan tempat kegiatan usaha.
Nantinya setelah mempersiapkan syarat-syarat yang Anda butuhkan, langkah selanjutnya adalah masuk proses pendaftaran. Apa sajakah yang perlu Anda lakukan? Antara lain:
- Mempersiapkan form permohonan NPWP. Kemudian mengisi form itu untuk ditandatangani direktur perusahaan.
- Fotokopi paspor / KTP, surat keterangan domisili, dan NPWP. Jangan lupa menunjukkan juga surat keterangan domisili asli.
- Fotokopi bukti pengesahan dari badan usaha dari Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham).
Membuat NPWP Badan Semakin Mudah
Memang sekarang ini Anda dapat melihat kalau proses pembuatan semakin mudah. Tidak hanya pembuatan NPWP pribadi saja, tetapi juga NPWP badan usaha ini.
Kemudahan persyaratan pembuatan ini mengacu ke peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018 mengenai perubahan ke-2 dari peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013. Yang membahas tentang tata cara pendaftaran, pemberian NPWP serta pencabutan pengukuhan Pengusaha kena pajak, dan juga perubahan data serta pemindahan WP (Wajib Pajak).
Perbedaan yang Signifikan
Apa perbedaan yang signifikan? Yakni dihilangkannya kewajiban surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh minimal kepala desa atau pejabat lurah setempat. Selain itu, kebijakan apabila data pendaftar ditemukan di dalam basis data kependudukan, maka diperbolehkan untuk tidak melampirkan fotokopi KTP.
Dari sini Anda dapat melihat kemudahan ini bagi perusahaan agar bisa mendapatkan NPWP Badan / NPWP perusahaan. Nantinya akan bisa Anda gunakan untuk membantu memenuhi persyaratan pinjaman bank, maupun untuk bertransaksi dengan berbagai lembaga keuangan yang non-bank.
Selain itu, terdapat satu tahapan pengawasan yang dihapus yaitu pengawasan pihak kelurahan setempat. Apabila sebelumnya terdapat kontrol dengan tujuan memastikan pendaftar NPWP itu benar-benar memiliki bisnis dan dianggap mampu membayar angsuran pinjaman. Sekarang pendaftar jadi lebih mudah dan lebih bebas dalam memperoleh NPWP badan usaha / usahawan demi tujuan tertentu.
Edukasi Mengenai Pajak
Ketika tahapan proses pendaftaran, nantinya pihak KPP akan mengedukasi ke calon wajib pajak. Yang mana edukasi yang diberikan tentang:
- apa saja hak dan kewajiban dari Wajib Pajak Usahawan. Selain itu, mengenai kapan dan bagaimana metode melakukan pembayaran. Kewajiban membayar PPh Final sebesar 0,5% dari omzet per bulan, terdapat dalam PP 23/2018 mengenai PPh UMKM.
- kewajiban memberikan SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) oleh Wajib pajak. SPT berguna untuk melaporkan penghitungan dan/ pembayaran pajak, objek pajak dan/ bukan objek pajak dan/ harta dan kewajiban.
- sanksi perpajakan apabila memang wajib pajak tak melaksanakan kewajiban yang seharusnya.
- usaha yang layak wajib dimiliki calon wajib pajak, sehingga mampu membayar angsuran pinjaman dari bank, beserta PPh Final UMKM.
- pengisian kolom penghasilan bruto / bulan, yang mana harus Anda isi sesuai kondisi sebenarnya, sehingga pendaftaran NPWP bisa diproses sesegera mungkin.
Lalu yang kerap menjadi masalah adalah tujuan calon wajib pajak. Di mana mereka ingin mendapatkan NPWP Badan hanya untuk memenuhi persyaratan formal dalam memperoleh pinjaman modal dari bank dengan suku bunga yang rendah. Bahkan, penghasilan bruto diisi sekecil mungkin, jauh di bawah nilai angsuran dari pinjaman bank per bulannya. Ini merupakan sebuah praktek yang buruk bagi calon wajib pajak.
Selain itu, untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, kenali beberapa jenis pajak perusahaan. Hal ini penting untuk mengetahui besaran tarif yang harus Anda bayar.
NPWP Berlaku Seumur Hidup
Karena itu untuk yang ingin membuat NPWP Perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa NPWP ini sifatnya seumur hidup. Jadi, bukan hanya ketika memiliki utang bank saja, ataupun lembaga keuangan non-bank.
Kemudian, mengenai persyaratan penghapusan NPWP itu memungkinkan hanya apabila yang bersangkutan meninggalkan Indonesia, dan meninggal dunia. Jadi jika memang hendak mendaftar harap Anda pertimbangkan dengan matang dan jangan dengan tujuan yang salah. Bahkan, sampai memalsukan penghasilan bruto.
Tips
Apabila masih belum mempunyai usaha yang layak atau mungkin masih baru rencana, jangan membuat NPWP Badan Usaha terlebih dahulu, misalkan hanya agar bisa memperoleh uang pinjaman dari bank. Hal ini karena nantinya akan berkewajiban membayar angsuran hutang + bunga, dan angsuran PPh Final UMKM per bulannya.
Kecuali kalau memang usaha sudah berjalan dan sudah masuk range PKP (Pendapatan Kena Pajak). Pajak ini menggunakan asas keadilan. Jadi, pajak hanya dipungut dari pihak yang memang mampu dan bukan dari yang belum atau tidak mampu.
Untuk pendaftaran ada beberapa cara, baik melalui online ataupun offline. Kalau melalui online bisa mengunjungi website resmi Ditjen Pajak dan memanfaatkan menu e-Registration yang sudah tersedia pada sistem. Hati-hati dengan situs yang palsu karena data-data Anda nanti bisa kena hack pihak ketiga.
Kesulitan Membuat NPWP Badan Usaha / Perusahaan?
Kalau memang Anda membutuhkan NPWP perusahaan, sementara tidak mempunyai waktu banyak untuk mengurusnya karena kesibukan di perusahaan. Maka kamu dapat mempercayakan pembuatan NPWP perusahaan langsung ke kami, SAMOFIS.COM. Bisa konsultasi terlebih dahulu. Kami juga melayani pembuatan berbagai macam legal document yang lainnya.
Sekian informasi tentang apa saja syarat NPWP perusahaan yang harus Anda penuhi.